Penggunaan Mandarin Vs Loyalitas

Belakangan ini timbul perdebatan yang hangat di kalangan komunitas Tionghoa tentang penggunaan bahasa Mandarin di Indonesia dan bagaimana Komunitas Tionghoa dan masyarakat Indonesia luas menyikapi penggunaannya yang kian populer ini. Ada yang mengaitkan penggunaan Mandarin ini dengan loyalitas seseorang terhadap Indonesia.
Argumentasi ini memang menarik.  Akan tetapi kiranya orang perlu berkepala dingin dan menggunakan akal rasional dalam mengaitkan penggunaan sebuah bahasa dengan loyalitas seseorang atau sebuah komunitas terhadap tanah airnya.

Seputar Kebangkitan Organisasi Tionghoa

SUARA PEMBARUAN DAILY
————————–
Oleh Benny G Setiono

     Setelah rezim Orde Baru jatuh dan berlangsung reformasi, tumbuh kesadaran di sebagian kalangan etnis Tionghoa bahwa kedudukan mereka terutama di bidang sosial dan politik, sangat lemah dan menyedihkan. Kesadaran itu pada ujungnya membangkitkan keberanian untuk menolak kesewenang-wenangan yang menimpa diri mereka dan menuntut keadilan sebagai warga negara Republik Indonesia
      Dengan segera berbagai organisasi baik partai politik, ormas maupun LSM dideklarasikan. Di antaranya Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Formasi, Simpatik, Gandi, PSMTI, Perhimpunan INTI.
      Demikian juga berbagai penerbitan seperti harian, tabloid, dan majalah antara lain Naga Pos, Glodok Standard, Suar, Nurani, Sinergi, Suara Baru, bermunculan. Namun, dengan berjalannya waktu, ternyata beberapa organisasi tersebut berguguran dan beberapa media cetak hilang dari peredaran.

Etnis Tionghoa, Khonghucu dan Hak Asasi Manusia:Refleksi Perayaan Imlek Tahun 2558/2007

18 Feb 2007
Oleh Agust Riewanto

   Hingga hari ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang berpotensi melahirkan diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi agama mayoritas etnis Tionghoa Khonghucu di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Kantor Catatan Sipil yang menolak proses pencatatan perkawinan etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu, karena agama ini dianggap di luar agama resmi versi pemerintah.
   Padahal sejak ditetapkan UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mulai saat itu tidak berlaku lagi peraturan perkawinan Adat, hukum Islam, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (HOCI), hukum perkawinan Perdata Barat (KUHPerdata) dan perkawinan campur (reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH). Oleh karena itu UU No 1 tahun 1974 adalah merupakan produk hukum perkawinan yang spektakuler, karena merupakan upaya pengkodifikasian hukum perkawinan Indonesia yang cukup komprehensif.
Bersamaan dengan diundangkannya UU.No 1/1974 itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974. Namun, patut disayangkan dalam UU perkawinan ini, masih bersemayam beberapa sisi diskriminasi terhadap agama Khonghucu (agama mayoritas etnis Tionghoa).

Solidaritas “Sin Nien”

oleh: William Chang

   Katastrofe kosmik belum reda. Tanah longsor, banjir, flu burung, demam berdarah dengue (DBD) masih menimpa beberapa daerah. Bagaimanakah ber-Sin Nien dalam keadaan ini?
   Sebagai pesta yang sarat makna kosmik, kultural, dan spiritual, Sin Nien (Tahun Baru Imlek alias Pesta Musim Semi) dirayakan di seluruh dunia. Kuasa “hantu- hantu” pengganggu manusia dan jagat raya dihalau dengan membakar batang bambu kering dan menebar warna merah. Dunia yang diguncang roh-roh jahat harus distabilkan dan diharmonikan melalui ritus kelahiran kembali (cosmic rebirth). Dunia baru sedang didambakan.
   Kesadaran akan kuasa adikodrati di dalam dan luar diri manusia menempa watak kosmik manusia. Selaku mikrokosmos, manusia seharusnya arif memperlakukan makrokosmos karena koneksitas kedua kosmos amat memengaruhi irama hidup manusia. Ternyata, kecenderungan buruk mikrokosmos (egoisme, hedonisme, kerakusan, liberalisme) telah merusak seluruh sistem makrokosmos (perubahan iklim, musim dan siklus kosmos). ebaliknya, korupsi makrokosmos menggelisahkan ketenangan hidup mikrokosmos.

Imlek 2558 - Sepiring Nasi di Meja Abu Leluhur

oleh: Iwan santosa

   Sesaji lengkap berupa daging, buah, penganan dan arak di meja abu menjelang Imlek merupakan kewajiban keluarga Tionghoa sebagai bakti kepada leluhur. Namun, hanya sepiring nasi, sate dari tetangga dan air yang bisa disediakan Encek Ouw Ceng Lim (74) di meja abu.
   Separuh rumah sewaan termasuk meja abu, terapung di atas susunan papan di atas genangan akibat banjir Kali Angke. Untuk menghadap leluhur, dia harus berdiri nyaris menyentuh genting di bagian belakang rumah yang masih terendam air.
Padahal sebelumnya, setiap sembahyang Imlek, persembahan lengkap selalu diusahakan oleh keluarga miskin itu.
   “Tiga hari lagi Sin Cia (Tahun Baru dalam dialek Hokkian-Red) kami tidak punya uang. Semua terendam banjir. Paling tidak saya masih bisa persembahkan nasi dan air di meja abu. Untuk jalan ke wihara saya sudah tidak kuat,” ujar Encek Ceng Lim yang tinggal bersama isteri, anak lelaki dan lima cucu perempuan di Gang Berdikari, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, sejak tahun 1965.
   Ceng Lim kelahiran Cikupa. Tangerang mengenang, sebelum banjir 2007 menghantam pemukiman di Kapuk-yang banyak dihuni warga Tionghoa Benteng-dia selalu mendoakan almarhum ayahnya Ouw Ceng Lam yang meninggal tahun 1970-an dan bersemangat menyambut tahun baru.

Dicari, Imlek Bangsa Indonesia

oleh: P Agung Wijayanto

   Beberapa tahun lalu, pemerintah Indonesia menyatakan, perayaan Imlek sebagai hari libur nasional. Sejak itu menjamur berbagai model perayaan Imlek yang ditawarkan berbagai kalangan, terutama dunia perdagangan.
   Sekarang pun ada banyak anggota masyarakat Indonesia yang dengan penuh semangat merayakan Imlek. Mereka yang tidak merayakan Imlek pun tidak terlalu dirugikan, paling tidak bisa menikmati kesempatan berlibur pada hari raya itu.
   Penekanan perayaan Imlek tanpa memerhatikan konteks Indonesia akan menyebabkan irrelevansi perayaan itu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Misalnya, Imlek ditekankan sebagai perayaan musim semi. Indonesia tidak mengenal adanya empat musim. Karena itu, pemasangan pernik-pernik lambang musim semi tidak akan banyak menolong penghayatan perayaan Imlek.
   Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, penekanan secara berlebihan perayaan Imlek akan dapat meninggalkan permasalahan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa.

Imlek Perayaan Agama atau Budaya?

Oleh Benny G Setiono*

   Pada 18 Februari 2007 masyarakat Tionghoa di Indonesia kembali akan merayakan Tahun Baru Imlek 2558 secara terbuka dan meriah, yang pada masa rezim Orde Baru mustahil dilakukan karena adanya larangan dari pihak penguasa yang sangat otoriter dan represif.

Dampak Pengakuan Keislaman Cheng Ho

Oleh AM Adhy Trisnanto
‘Islam tidak akan berkurang derajatnya, meskipun ada peran orang-orang China di dalamnya. Di sini orang lupa bahwa keislaman China lebih tua ketimbang Jawa. Orang-orang China telah mengenal Islam di saat masyarakat Jawa hidup dalam dunia berhala dan klenik.’ (Soemanto Al Qurtuby dalam Seminar Membincang Kontribusi Tionghoa dalam Proses Islamisasi di Indonesia, 19 Maret 2005).
   MAJALAH sekelas National Geographic dengan tegas menyatakan Cheng Ho adalah seorang Tionghoa muslim. Tentu saja pernyataan tadi berangkat dari dukungan data, bukan sekadar legenda.
   National Geographic Society memiliki reputasi sebagai organisasi ilmiah dan nirlaba yang terlibat dalam lebih dari 8.000 eksplorasi dan penelitian sejak 1888. Namun, di Indonesia, keislaman Cheng Ho masih saja jadi kontroversi, baik di komunitas Tionghoa maupun Islam. Keislaman Cheng Ho seakan diterima dengan setengah hati.

Keragaman dalam Damai

Kompas, Kamis, 28 Juli 2005
Oleh: Andreas Yumarma
   Pertemuan interfaith di Bali menarik disimak pesannya bagi kebersamaan dan kedamaian. Hal ini disebabkan bukan karena tragedi kekerasan terhadap Ahmadiyah di Bogor atau konflik bernuansa agama di berbagai negeri, tetapi lebih karena keparahan mindset warga yang kian kehilangan rasa kemanusiaan dan keterlibatan ikut merasakan kesusahan orang.
   Penghayatan kehidupan agama dan keyakinan, entah itu lima agama besar yang diakui di negeri ini atau aliran-aliran kepercayaan dan keyakinan, ternyata belum mampu mengubah arah egosentrisme menjadi altruisme. Kesalehan dan kesosialan semu tidak jarang menjelma menjadi kesombongan rohani yang ternyata masih berfokus pada diri sendiri.

Pergeseran Identitas Warga Keturunan Tionghoa

     JAKARTA - Sebagian besar warga keturunan Tionghoa di Indonesia tidak menggunakan nama Tionghoa yang diberikan oleh orang tua mereka. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran identitas diri pada individu keturunan Tionghoa di Indonesia dalam konteks keterikatan kebudayaan dan kebangsaan.

Etnis Tionghua dan Sumpah Pemuda - Kristan

Awalnya istilah Indonesia merupakan definisi ilmiah bagi kepulauan Hindia yang dikenalkan oleh para antropolog Barat, seperti JR Logan, GSW Earl, dan Adolf Bastian, di penghujung abad ke-19. Endapan diskursus tersebut telah bertransformasi menjadi suatu bangsa, tepatnya setelah ji-wa-jiwa mudanya mengucap diktum Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa.
Berlaksa bangsa yang sebelumnya terberai ideologi primordialisme (kedaerahan, kesukuan, keagamaan) bisa bersatu. Masyarakat madani kita yang mulanya didominasi kental oleh gairah primordial, seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Jong Celebes, Jong Ambon, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Tionghoa (sejarah mencoba menutupinya) tampak mengorientasi kiblat.

Sastra Melayu Tionghoa Mencari Pengakuan

KESUSASTRAAN Melayu-Tionghoa adalah tonggak sejarah yang terlupakan di Nusantara. Selama nyaris seabad (1870-1960) dihasilkan tidak kurang dari 3.005 karya sastra dengan melibatkan 806 penulis yang jauh melampaui jumlah karya dan penulis dalam sastra Indonesia Modern.Karya sastra Melayu-Tionghoa merupakan refleksi kritis terhadap dinamika yang terjadi semasa puncak Pax Neerlandica (masa keemasan penjajahan Belanda-Red) dan beberapa dekade awal kemerdekaan Indonesia. Pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa sebagai warna “Indo” dari Indonesia tergambar dalam karya-karya tersebut.

Partisipasi Politik Tionghoa dan Demokrasi

Oleh Christine Susanna Tjhin
     JIKA selama Pemilu 1999, komunitas Tionghoa tampak malu-malu dan agak canggung dalam berpolitik, dalam Pemilu 2004, partisipasi politik komunitas Tionghoa terlihat semakin dinamis dan asertif. Bagaimana membaca dinamika itu secara kritis?
     “Binatang ekonomi” dan “apolitis” adalah dua stigma populer yang berurat-akar bagi orang Tionghoa. Persepsi mayoritas elite politik Indonesia tampaknya masih berkutat di situ karena menilai partisipasi Tionghoa sebatas keuntungan ekonomis.
     Persepsi ini adalah buah dari asumsi tidak mendasar bahwa komunitas Tionghoa yang hanya 2 persen dari populasi menguasai 70 persen perekonomian nasional. Citra kekuatan ekonomi komunitas Tionghoa memang sudah ada sejauh sejarah kolonial. Tetapi label 2 persen dan 70 persen menjadi hingar-bingar di akhir tahun 1990 an seiring krisis ekonomi Asia, dikarenakan tendensi bombastis sejumlah jurnalis masa lalu yang salah mengutip penelitian Michael Backman (1995) tentang kapitalisasi pasar dari 300 konglomerat Indonesia. Backman menemukan 73 persen total kapitalisasi pasar dimiliki oleh etnis Tionghoa.

Beri Jalan Orang Cina

Penulis: Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Sumber: Editor, 21 April 1990

     Jadi orang Cina di negeri ini, di masa ini pula, memang serba salah. Walaupun sudah ganti nama, masih juga ditanyakan ‘nama asli’nya kalau mendaftarkan anak ke sekolah atau jika membuat paspor. Mungkin, karena memang nama yang digunakan terasa tidak pas bagi orang lain, seperti nama Nagaria. Biasanya naga menggambarkan kemarahan dan keganasan. Apakah si naga yang riang gembira ini tertawa-tawa? Hartadinata, terasa lucu, karena tidak klop antara kekayaan dan keanggunan jabatan, antara harta dan nata.

Tionghoa dalam Dinamika Sejarah Indonesia Modern: Refleksi Seorang Sejarawan Peranakan****

oleh: Didi Kwartanada++++
“. . .Indonesia, the largest country in the world with a Chinese problem”^[1]
 
Pendahuluan: Love and Hate Relations
   Pertama-tama saya mohon maaf, karena tidak banyak waktu untuk melakukan persiapan penulisan makalah ini. Waktu penelitian kepustakaan di Belanda yang hanya dua bulan sama sekali tidak menyisakan banyak waktu untuk hal-hal lainnya. Jadi kebanyakan bahan yang disajikan disini adalah yang masih terekam dalam benak saya, sehingga pemaparannya jauh dari lengkap dan bersifat fragmentaris. Walaupun judul ceramah ini sangat luas, namun saya akan membatasi diri pada peran atau kontribusi Tionghoa dan juga hubungan Tionghoa dengan pribumi. Saya akan mengajak Bapak Ibu serta hadirin sekalian secara sersan—serius tapi santai—untuk berkelana sejenak ke masa lampau.