Mengikis Rasialisme Anti-Tionghoa

Selasa, 11 Mei 2004 WACANA

Sumanto Al QurtubyPADA 13 Mei 2004, saya diundang oleh Pusat Analisis Ketahanan dan Kepatriotan Indonesia (Patria) Jakarta dalam sebuah acara bertajuk “Dialog Kebangsaan Nasionalisme WNI Etnis Tionghoa”. Selain saya, juga tampil KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, Kwik Kian Gie, dan Prof. Said Aqiel Siradj. Menurut panitia penyelenggara, dialog itu dimaksudkan untuk mengenang peristiwa Mei 1998 yang tragis tersebut.

Kenapa Mei perlu dikenang? Kita tahu, pada medio Mei 1998 di negeri tercinta ini telah terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan: penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan. Celakanya, yang menjadi sasaran amuk massa dan pemerkosaan -lagi-lagi- adalah warga Tionghoa. Itulah sebabnya, peristiwa Mei pada hakikatnya adalah kerusuhan terhadap etnis Tionghoa, sebuah bentuk rasialisme.

Saat itu, kemarahan massa yang sulit dikendalikan, mencari pelampiasan pada simbol-simbol tertentu. Jika simbolisasi gerakan perubahan politik adalah suksesi atas kepemimpinan nasional dan perubahan struktur politik, maka simbolisasi perubahan sosial-ekonomi adalah penyederhanaan pada satu sasaran, yaitu menyerang simbol-simbol dominasi kekuatan ekonomi etnis Tionghoa.

Pelampiasan yang dilakukan secara anarkis dan keji itu, menyimpan sejuta residu peristiwa yang tak akan bisa dilupakan dengan mudah. Simpul-simpul dan konsentrasi kerusuhan memang telah mencair, tetapi memori dan akar peristiwanya sampai sekarang tidak bisa dikatakan menghilang; seakan ada energi negatif yang siap menerkam ketenangan, setiap saat mengingat perubahan sosial yang dikehendaki belum mengalami kemajuan yang berarti.

Sepanjang tatanan sosial-politik dan hukum masih rapuh dan ekonomi masih merosot, maka ancaman terhadap Tionghoa masih terus berlanjut di negeri ini. Sepanjang Pancasila yang menjunjung tinggi pluralitas dan kebangsaan itu belum dihayati secara tulus oleh masyarakat, maka Tionghoa akan tetap menjadi “target operasi” massa yang kalap.

Saya sendiri menilai, peristiwa Mei 1998 hanyalah “buah” dari politik diskriminasi dan segregasi sosial/politik yang diterapkan rezim selama ini -sejak kolonial Belanda, dan puncaknya pada masa Orde Baru, ketika orang-orang Tionghoa hanya diposisikan sebagai sapi (perah), kambing (hitam) dan kelinci (percobaan).

Harap dicatat, peristiwa Mei 1998 bukanlah awal dari konflik rasialisme anti-Tionghoa di negeri ini. Sudah puluhan kali konflik serupa pernah meledak di negeri yang kemudian bernama Indonesia ini.

Pada saat Perang Jawa (1825-1830), juga terjadi pembantaian terhadap Tionghoa. Kemudian, rasialisme anti-Tionghoa juga terjadi di Solo, pusat kapital, produksi dan perdagangan batik. Empat tahun kemudian, 1916, rasialisme anti-Tionghoa meletus di Kudus, seperti ditulis Tan Boen Kim dalam Peroesoehan di Koedoes (1918).

Setelah bangsa ini merdeka, tepatnya pada masa Orde Lama, juga terjadi lagi pembunuhan massal terhadap etnis Tionghoa, masing-masing pada 1946-1948
dan peristiwa rasialis Mei 1963 yang merupakan side effect dari PP 10/1960 yang diskriminatif itu.

Dan pada masa Orde Baru, Tionghoa mengalami puncak penderitaan. Sejak mereka dituding berada di balik layar PKI, kampanye dan pengganyangan anti-Tionghoa terus dilakukan. Ethnic cleansing atas Tionghoa itu, tidak hanya dalam pengertian fisik saja, tetapi juga pemusnahan segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk kebudayaan dan tradisi agamanya. Itu adalah bagian dari ironi dan sejarah gelap bangsa Indonesia.

Jika melacak sejarah bangsa ini, maka kita akan segera tahu bahwa rasialisme anti-Tionghoa terbesar dan kali pertama, terjadi pada 1740. Itu adalah sebuah peristiwa yang kemudian dikenal dengan Chineezenmoord (“Pembantaian orang-orang China”) di Batavia. Pada saat itu, lebih dari 10.000 nyawa orang China melayang. Banyak sejarawan menduga, otak dari genocide (“pembersihan etnis”) itu adalah VOC, karena Tionghoa dianggap sebagai pesaing strategis dalam bidang perekonomian.

Kita tahu, bangsa Tionghoa pada saat itu menguasai di hampir semua sektor perdagangan. Para syahbandar (penguasa pelabuhan) banyak dikuasai Tionghoa. Orang-orang Tionghoa juga banyak yang menduduki jabatan sebagai adipati dan elite kerajaan. Hal itu, karena jalinan/relasi Jawa-Tionghoa sudah dibangun sejak masa klasik, jauh sebelum kolonial Belanda datang ke negeri ini.

Jan Risconi telah menguraikan cukup baik peristiwa 1740 itu dalam disertasinya Sja’ir Kompeni Welanda Berperang dengan Tjina (1935).

Setelah peristiwa 1740 itu, VOC mengeluarkan sebuah keputusan yang disebut passenstelsel, yaitu keharusan bagi setiap orang Tionghoa untuk mempunyai surat jalan khusus apabila hendak bepergian ke luar distrik tempat mereka tinggal.

Dengan adanya surat jalan itu, VOC dapat mengawasi aktivitas sosial Tionghoa, mencegah percampuran budaya (untuk memelihara perbedaan ala rasisme), dan mencegah interaksi sosil-politik-ekonomi mereka dengan penduduk lain.

Selain passenstelsel, VOC juga mengeluarkan peraturan yang disebut wijkenstelsel. Peraturan itu melarang orang Tionghoa untuk tinggal di tengah kota, dan mengharuskan mereka untuk membangun satu ghetto yang kemudian dikenal dengan “Pecinan” sebagai tempat tinggal. Tujuan peraturan itu, jelas
untuk mengisolasi dan memutus kontak Tionghoa dengan penduduk lain. Itulah, yang disebut dengan politik segregasi.

21 Peraturan
Politik model itulah, yang difoto kopi pemerintah Orde Baru selama berkuasa, sehingga kita menyaksikan orang-orang Tionghoa tersebut seperti orang asing di rumahnya sendiri. Berbagai macam peraturan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan Kabinet, dibuat untuk memberikan pagar pembatas agar jurang perbedaan antara Tionghoa dan etnis lain tetap terpelihara dengan baik.

Setidaknya, ada sekitar 21 peraturan perundang-undangan yang rasis diterapkan oleh pemerintah Soeharto terhadap Tionghoa. Bahkan dulu dibuat satu badan intelijen khusus yang bertugas mengawasi masalah Tionghoa, namanya Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC), suatu penamaan yang mengesankan bahwa keberadaan Tionghoa di Indonesia memang merupakan masalah.

Sampai sekarang, BKMC belum dibubarkan. Karena itu, setiap saat -jika situasi sosial-politik di negeri ini memungkinkan- bisa diaktifkan kembali. Anehnya, perlakuan diskriminatif itu tidak berlaku bagi “etnis asing” lain, seperti Arab dan India. Lebih ironis lagi, berbagai keputusan diskriminatif itu diambil bersamaan ketika pemerintah Orde Baru memakai banyak pengusaha Tionghoa dalam program pembangunan ekonominya. Rupanya, sentimen rasis dipelihara oleh Orde Baru untuk mengontrol kepatuhan Tionghoa terhadapnya.

Meskipun sekarang Orde Baru (konon) sudah tumbang, bukan berarti Tionghoa bisa hidup bebas dan dijamin hak-hak politiknya sebagai warga negara.

Memang ada yang menggembirakan di “era reformasi” ini. Beberapa peraturan diskriminatif seperti Inpres 14/1967 yang dijadikan tameng pembersihan segala hal yang berbau Tionghoa semasa Orde Baru, sudah dicabut pada masa pemerintahan Gus Dur; untuk kemudian diganti dengan Keputusan Presiden 6/2000 yang lebih manusiawi.

Stigma “pribumi” dan “non-pribumi” yang menyesatkan itu, juga sudah dihilangkan seiring dengan terbitnya Inpres 26/1998.

Dalam Inpres tersebut, juga diinstruksikan agar semua pejabat pemerintah memberikan layanan yang sama kepada setiap warga negara, serta menginstruksikan dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Kebijakan tersebut, termasuk dalam bidang pemberian layanan dalam perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja lainnya. Selain itu, Presiden Habibie juga mengeluarkan Inpres 4/1999 yang menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) dan izin pelajaran bahasa Mandarin.

Meskipun di tingkat yuridis-formal politik diskriminasi itu tidak lagi mendapat tempat, tetapi di tingkat kultur dan mental masyarakat (termasuk para birokrat dan pejabat), hal itu tidak sepenuhnya pupus. Di sana-sini kita masih menyaksikan sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap warga Tionghoa, menyangkut hak-hak sipil, sosial budaya, dan politik.

Inpres yang mencabut SKBRI diabaikan. Sebaliknya, para pejabat masih memberlakukan UU Kewarganegaraan 62/1958 (Lembaran Negara No. 113 tahun 1958) yang sangat terbuka untuk menjadi ladang pemerasan terhadap etnis Tionghoa. Mentalitas pejabat seperti itulah, yang harus direformasi.

Ke depan, rezim mana pun yang berkuasa di negeri ini harus memelihara kerukunan dan kebersamaan serta menjaga persaudaraan universal antarmanusia. Ingatlah, bahwa Indonesia dibangun tidak oleh dan untuk satu atau beberapa etnis saja, melainkan suatu konsepsi keberagaman yang utuh dalam wilayah kesatuan dan persatuan, dari semua kekuatan etnisitas yang ada di seluruh penjuru Nusantara, termasuk Tionghoa sebagai bagian integral dari bangsa ini.

Untuk menatap masa depan bangsa, kita perlu memantapkan spirit nasionalisme bagi kesejahteraan bersama. Bagi masyarakat Tionghoa, keadaan itu adalah tantangan untuk membuktikan kadar nasionalisme mereka secara sungguh-sungguh. Dengan itu, hanya mereka sendiri yang bisa menentukan posisi dan peran masing-masing dalam mendorong Indonesia yang lebih makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran, sehingga diharapkan peristiwa Mei 1998 yang memilukan itu tidak terulang di masa mendatang.(18a)

Sumanto Al Qurtuby
Direktur Eksekutif The Institute of Cross Religion and Humanity (“Ilham Institute”) Semarang

http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/11/opi04.htm
—-
posted by HKSIS
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/message/3251

 

7 thoughts on “Mengikis Rasialisme Anti-Tionghoa

  1. Sounds crazy. I like the way you react to my testy work Sorry, for off top, i wanna tell one joke) Did you hear about the two silkworms that had a race? It ended up in a tie.

  2. kenapa sih bangsa indonesia tidak membiarkan china bernafas dengan sedikit lega
    dan suka mengkambinghitamkan kita kaum keturunan.Kenapa sih anti sekali ama kita dan tidak melihat jasa-jasa orang china.Memangnya orang indonsia kerjanya apa sih?
    paling tukang gosip, penggangguran dan suka mengamati kehidupan orang lain tanpa mau kerja dan maunya ganggu hidup orang lain terus tanpa memandang segi usahanya
    kenapa sih indonesia sirikan aja ama kita. Usaha dan hidup yang halal serta pasrah ama Tuhan dong

  3. Pingback: Buku Silsilah Dalam Budaya Tionghoa | Tionghoa

  4. Pingback: Panggilan Suami Istri | Tionghoa

  5. Pingback: Lun Gwee: Bulan kabisat Dalam Kalender Imlek | Tionghoa

  6. Pingback: Dao De Jing 18 - Terjemahan | Tionghoa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s