Menuju Indonesia Maju yang Inklusif

Minggu, 15 Februari 2004

Menghilangkan Semua Praktik Diskriminasi
   Tulisan ini diilhami judul disertasi Fuad Hasan beberapa dekade silam, yaitu Kita dan Kami, yang sesungguhnya merupakan persoalan krusial bangsa ini sekarang dan dalam menuju masa depan. Kita dan kami adalah kata ganti orang kedua jamak yang cukup unik dalam bahasa Indonesia.
   Dalam bahasa asing seperti Inggris atau Prancis, kedua kata ganti tersebut diwakili dengan we atau nous. Padahal, kita adalah kata ganti yang inklusif dan kami adalah kata ganti yang eksklusif. Orang asing yang belajar bahasa Indonesia sering tertukar dalam menggunakan kata kita dan kami itu.

   Kalau mau maju, kita harus meningkatkan ke-“kita”-an daripada ke-“kami”-an dalam bermasyarakat. Sikap yang positif bagi masyarakat (masyarakat Indonesia) dewasa ini adalah sikap yang inklusif. Artinya, menginginkan kebersamaan, meskipun mengakui adanya perbedaan.
   Sikap itu akan melahirkan masyarakat yang berjuang bahu-membahu mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan bersama. Karakter inklusif tersebut juga bisa menghasilkan toleransi. Yakni, mengetahui, memahami, serta menghayati perbedaan di antara sesama kita. Bagi sebuah bangsa yang demikian majemuk seperti Indonesia, sifat inklusif menjadi keniscayaan.
   Sebaliknya, yang dihindari adalah sikap eksklusif yang hanya menonjolkan rasa ke-“kami”-an. Hal itu akan menjadikan bangsa ini terkotak-kotak menurut golongan, partai, etnis, dan agama. Masing-masing mementingkan kelompoknya. Dengan titik tolak demikian, tulisan ini memberikan contoh-contoh yang pernah terjadi dari masa ke masa.
   Persoalan inklusif dan eksklusif tersebut merupakan hal penting dalam mengkaji kekerasan. Sebab, sebagian kekerasan, terutama yang bersifat masal seperti penjarahan, dilakukan karena lawan atau sasaran kekerasan tersebut dianggap sebagai orang lain (the other atau the outsider).
   Aspek eksklusif dan inklusif itu juga terkait dengan diskriminasi yang diberlakukan terhadap suatu kelompok. Kelompok yang dikucilkan atau dianggap “orang lain” dikenai tindakan diskriminasi. Misalnya, korban tragedi 1965 dan komunitas Tionghoa.

Pembentukan Bangsa Indonesia
   Ribuan tahun lalu, wilayah Nusantara ini sudah dihuni penduduk yang kemudian dikenal sebagai homosoloensis, homowajakensis, dll. Namun, dipercaya pula bahwa nenek moyang kita konon berasal dari daerah selatan China. Tidak jelas bagaimana percampuran antara penduduk lokal seperti “manusia Solo” itu dengan para pendatang dari Asia tersebut. Yang jelas, berabad-abad silam sudah ada kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki raja dan kawulanya.
   Paragraf ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa tidak ada “orang Indonesia asli”. Kita semua adalah pendatang yang mungkin berbeda-beda masa kedatangannya.
   Sebagai wilayah yang merupakan persimpangan (carrefour) antara dua benua dan dua samudra, daerah ini mengalami pengaruh serta percampuran budaya secara berturut-turut dengan paling sedikit empat nebula (megabudaya). Yakni, nebula India (Hindu/Buddha), China, Arab (Islam), dan Eropa. Jadi, seseorang yang berdasi dan berpendidikan universitas, doyan makan bakmi, beragama Islam, sering memberikan sesajen, dan percaya kepada takhyul adalah pribadi yang lahir dari pencampuran berbagai nebula tersebut.
   Sebelum penjajah Eropa datang, di Nusantara terdapat kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Banten, Aceh, Mataram, dan Tidore. Perasaan ke-“kami”-an di antara warga kerajaan atau kesultanan itu lebih didasarkan pada status sebagai abdi raja atau penduduk kerajaan tersebut.
   Dalam perkembangannya, di antara komunitas di Nusantara tersebut, selain dari hubungan ekonomi-perdagangan, sudah terjalin jaringan memori kolektif seperti yang terlihat dalam legenda atau cerita rakyat.
   Pada masa selanjutnya, orang Eropa datang dan ternyata tidak sekadar berdagang, tetapi juga menguasai wilayah Nusantara ini. Penguasaan teritori tersebut disertai berbagai tindakan yang menyakitkan bumiputra. Penderitaan masa kolonial itu mendorong munculnya rasa persatuan warga setempat yang menjadi menjadi benih rasa kebangsaan.
   Jadi, pembentukan bangsa ini membutuhkan “daya dorong” dari masa lalu, yaitu penderitaan bersama. Hal tersebut juga dilengkapi “daya tarik” bagi masa depan. Seperti yang sering dipidatokan Bung Karno, “Kemerdekaan itu merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur”.
“Masyarakat adil dan makmur” merupakan promising future. Peristiwa bersejarah pada 28 Oktober 1928 yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda terjadi berkat kesepakatan yang muncul di antara pimpinan organisasi kepemudaan dan kedaerahan. Saat itu, sentimen kesukuan dan kedaerahan dikalahkan rasa kebangsaan. Dengan kata lain, sikap eksklusif masing-masing organisasi telah dilebur menjadi ikrar yang inklusif.
   Pada seputar proklamasi 1945, terjadi suatu peristiwa yang memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia telah memilih sikap inklusivitas daripada eksklusivitas. Dalam rancangan UUD, pada pembukaan, terdapat frasa yang tidak disetujui sebagian warga yang tinggal di kawasan timur yang beragama Kristen, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kebesaran jiwa para founding fathers kita menyebabkan ketujuh kata itu tidak dimasukkan dalam UUD 1945, meskipun tetap dicantumkan dalam Piagam Jakarta yang dikeluarkan pada 22 Juni 1945.
   Setelah Indonesia merdeka, timbul kesenjangan antara pusat dan daerah, baik dalam kewenangan mengelola sumber daya maupun keuangan. Karena itu, muncullah ke-“kami”-an kalangan daerah yang melahirkan beberapa pemberontakan dan perlawanan. Ketika itu, istilah “kita” dianggap hanya representasi elite di pusat pemerintah.
   Sikap inklusif tersebut juga berarti menghilangkan diskriminasi Dalam lintasan sejarah Indonesia, paling sedikit ada dua kelompok masyarakat yang mengalaminya. Yakni, korban peristiwa ?65 dan komunitas Tionghoa. Berikut uraian tentang perlakukan diskriminatif terhadap keduanya.
   Diskriminasi terhadap korban tragedi nasional 1965 adalah kekerasan yang memakan korban terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni pembantaian pada 1965/1966. Diperkirakan, jumlah korban tewas mencapai 500 ribu orang. Setelah mengalami pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan 1965/1966, mereka yang dituduh terlibat G 30 S/1965 sebagian (tapol golongan B) dibuang ke Pulau Buru untuk waktu yang tidak ditentukan.
   Pembuangan tersebut dilakukan pada 1969 untuk mengamankan Pemilu 1971. Sebanyak 10 ribu orang dikirim dan dikerjapaksakan di pulau yang terasing itu. Baru pada 1979, atas desakan internasional dan negara pemberi utang, mereka dipulangkan ke Pulau Jawa dan masih dikenai wajib lapor dalam waktu yang cukup lama.

Penulis : Asvi Warman Adam (LIPI)
Sumber : Jawa Pos (13 Januari 2004)
posted by Rinto Jiang in Budaya Tionghua
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/message/6212

One thought on “Menuju Indonesia Maju yang Inklusif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s