Etnis Tionghoa, Khonghucu dan Hak Asasi Manusia:Refleksi Perayaan Imlek Tahun 2558/2007

18 Feb 2007
Oleh Agust Riewanto

   Hingga hari ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang berpotensi melahirkan diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi agama mayoritas etnis Tionghoa Khonghucu di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Kantor Catatan Sipil yang menolak proses pencatatan perkawinan etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu, karena agama ini dianggap di luar agama resmi versi pemerintah.
   Padahal sejak ditetapkan UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mulai saat itu tidak berlaku lagi peraturan perkawinan Adat, hukum Islam, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (HOCI), hukum perkawinan Perdata Barat (KUHPerdata) dan perkawinan campur (reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH). Oleh karena itu UU No 1 tahun 1974 adalah merupakan produk hukum perkawinan yang spektakuler, karena merupakan upaya pengkodifikasian hukum perkawinan Indonesia yang cukup komprehensif.
Bersamaan dengan diundangkannya UU.No 1/1974 itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974. Namun, patut disayangkan dalam UU perkawinan ini, masih bersemayam beberapa sisi diskriminasi terhadap agama Khonghucu (agama mayoritas etnis Tionghoa).

   Adalah realitas yang tak terbantahkan bila Indonesia adalah negara multietnik, multiagama dan multikultural. Namun UU Perkawinan ini tampaknya tak cukup mengakomodasi kepentingan multietnik dan multi- agama itu.
Lihatlah, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian Ayat (2) menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memperjelas tafsiran makna Pasal 2 Ayat (1) UU No 1 tahun 1974 itu, maka pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 477 Tahun 1978 yang menyatakan, bahwa agama resmi yang diakui oleh pemerintah hanya lima, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
Sedangkan untuk memperjelas maksud Pasal 2 Ayat (2) UU No 1/1974, dalam hal pencatatan perkawinan pemerintah telah membuat ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975, tentang Penetapan Kantor Pencatatan Perkawinan, yakni untuk yang beragama Islam dilakukan sesuai amanat UU No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain di bawah institusi Departemen Agama. Sedangkan untuk yang beragama non Islam di lakukan di Kantor Catatan Sipil di bawah Institusi Depdagri.
SE Mendagri No 477 Tahun 1978 inilah yang menjadi petaka bagi lahirnya diskriminasi agama Khonghucu. Karena sampai hari ini masih banyak Kantor Catatan Sipil di beberapa daerah di Indonesia yang menolak pencatatan perkawinan bagi etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu, dengan alasan utama karena agama ini, bukan merupakan agama resmi yang diakui pemerintah. Sehingga secara hukum, perkawinan berdasarkan agama Khonghucu dan atau agama lain di luar lima agama resmi itu tidak dianggap sah. Dengan kata lain perkawinan berdasarkan agama Khonghucu dalam perpektif hukum perkawinan Indonesia tidak berkekuatan hukum.

Status Khonghucu
   Padahal dalam perspektif HAM penolakan pencatatan perkawinan dengan alasan karena status agama Khonghucu tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, adalah merupakan tindakan yang diskriminatif dan berpotensi memasung hak-hak individu dalam sebuah negara dan pendistorsian dalam pemuliaan martabat manusia (human dignity).
Karena itu, penolakan pencatatan perkawinan hanya berdasar agama resmi dan tidak resmi versi pemerintah merupakan ciri dari negara yang telah mempraktekkan sinisme dan tafsir kebenaran tunggal atas suatu etnis dan agama tertentu.
   Klaim agama resmi dan tidak resmi versi pemerintah ini sebenarnya merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
   Klaim pengakuan negara terhadap lima agama resmi ini juga telah melanggar HAM, yakni hak untuk mendapatkan pengakuan secara resmi oleh pemerintah untuk memeluk agama yang diyakininya.
   Dengan demikian negara telah memproduksi pola diskriminasi terhadap warga negaranya yang seolah-olah telah menggiring warganya pada satu pilihan agama diantara lima agama resmi versi pemerintah itu.
Klaim ini juga menunjukkan, bahwa negara belum dapat secara pasti dan sungguh-sungguh dalam menjamin kebebasan warganya untuk menentukan pilihan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada kesan negara telah mengingkari pluralisme agama dan ragam budayanya sendiri.
   Sesungguhnya di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah diterbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China. Maka berdasarkan Keppres No 6/2000 ini ekspresi budaya, agama, dan kepercayaan bagi etnis Tionghoa telah di bebaskan secara terbuka dengan tanpa ijin.
Kepres inilah yang mengilhami lahirnya pengakuan tradisi Imlek dirayakan setiap tahun, bahkan dijadikan sebagai hari libur nasional setara dengan hari-hari libur lainnnya. Namun Keppres ini masih sebatas pengakuan simbolik atas ekspresi bagi etnis Tionghoa dalam ranah publik dan belum menyentuh pada ranah agama dan kepercayaan Khonghucu.
Menurut sejarawan LIPI Asvi Marwan Adam (2004), pengakuan negara terhadap ekspresi tradisi China seharusnya bukan hanya menyentuh wilayah budaya, seperti peringatan Imlek setiap tahun, suguhan tarian barongsay dan liong. Tetapi harus menyentuh wilayah agama dan kepercayaan, sehingga yang diperingati sebagai hari libur nasional bukan Tahun Baru Imleknya, melainkan pada perayaan agamanya, seperti pengakuan negara terhadap hari libur nasional selama ini, selalu identik dengana ekspresi agama bukan budaya, seperti Natal, Waisak, Nyepi, Idul Fitri, Idul Adha, Hijrah, Maulid, Kenaikan Isa As dan lain-lain.
   Seandainya agama dan kepercayaan mayoritas etnis Tionghoa, yakni Khonghucu telah diakui setara dengan agama lain. Maka sebenarnya tak ada alasan untuk menolak pencatatan perkawinan bagi etnis ini pada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan Perkawinan
   Saatnya kini dipikirkan tentang mekanisme pencatatan perkawinan bagi semua golongan, etnis, agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dijadikan dalam satu atap, yakni di bawah institusi Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI).
   Argumentasi yang mendasari gagasan ini, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU. No 1/1974 yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
   Karena esensi perkawinan adalah menyatukan unsur hukum positif (administrasi) dan hukum agama tertentu, maka secara administratif tidak perlu di pisahkan pencatatan perkawinannya antara yang beragama Islam (di Depag RI) dan non Islam (di Depdagri).
   Bukankah Depag RI adalah departemen yang melindungi dan mengurusi masalah administrasi agama-agama di Indonesia? Karena itu selayaknya Depdagri melepaskan kewenangan pencatatan perkawinan non Islam pada departemen yang berkompeten mengurusi administrasi agama: Depag RI.
Di atas segalanya di tengah perayaan Imlek tahun 2007 ini, saatnya SE Mendagri No 477 Tahun 1978 segera di cabut, Pasal-Pasal dalam UU No 1 Tahun 1974, berikut peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berpotensi melahirkan diskriminasi hukum bagi etnis Tionghoa dan mungkin etnis lainnya untuk segera dilakukan pembaruan.

Penulis adalah Direktur Institute of Law, Human Right and Democracy (ILHaD) dan Anggota Dewan Pendiri Persada Indonesia
SUARA PEMBARUAN DAILY

5 thoughts on “Etnis Tionghoa, Khonghucu dan Hak Asasi Manusia:Refleksi Perayaan Imlek Tahun 2558/2007

  1. setiap manusia memiliki hak untuk memilih atas keyakinan masing-masing seperti yang tertera di dalam salah satu pasal UUD 1945. Pernikahan adalah suatu itikad baik dari seorang manusia dalam menjalani kehidupannya. carilah sebuah kebenaran yang hakiki dalam kehidupan ini

  2. Terakhir aku dengar, entah tepatnya kapan lupa, juga lupa kapan aku membacanya, kalau tidak salah di salah satu koran lokal di Jawa Tengah, atau mungkin di salah satu website, bahwa sekarang pengadilan sudah menerima pencatatan perkawinan dua orang pemeluk Kong Hu Chu.
    Thanks to Gus Dur yang telah mulai membuka kesempatan atas dibukanya kultur China di Indonesia.

  3. Pingback: Tantra Lovemaking for Better Sexual Performance !

  4. Di Jawa Tengah ya. Di Surabaya dulu ada pasangan Kong Hu Chu yang pernikahannya dianggap sah oleh Mahkamah Agung lewat intervensi Gus Dur, tapi oleh Catatan Sipil Surabaya tetap dianggap “kasus khusus” dan tidak akan jadi sumber hukum baru.

    Waktu 80-90an ada silat lidah apakah Kong Hu Chu itu agama atau bukan, dengan posisi standar “bukan agama”. Padahal kan yg kita lagi omongin itu Tridarma, atau sekalian Tao..

    Kadang2 kasian juga pada agama2 seperti Sikh, Hindu non Bali, Yahudi, Zoroaster, Bahai, Shinto…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s